Lompat ke isi utama
Berita
Perlu Adanya Aturan Spesifik Terkait Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pemilihan
humas
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menganggap perlunya ketentuan spesifik yang mengatur tentang tata cara hingga substansi terkait penanganan pelanggaran netralitas TNI dalam pemilu dan pemilihan (pilkada).  Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bertema "Tindak Lanjut Pelanggaran Netrali
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan
humas
Anggota Bawaslu Kota Bandung (Koordiv Hukum Humas Datin) Wawan Kurniawan menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bandung, Selasa (30/11/2021) waktu setempat. Kegiatan ini membahas Pelaksanaan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.
Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Publik : Bawaslu Jabar Raih Kategori Informatif
humas
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan kegiatan Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Publik, Selasa 30 November 2021. Acara ini dihadiri oleh seluruh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota Se-Indonesia, baik secara luring dan daring.
Penganugerahan Keterbukaan Infromasi, Fritz : Tahun Depan Akan Dimaksimalkan di Bawaslu Kab/Kota
humas
Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengungkapkan pelaksanaan Penganugerahan ini merupakan salah satu mekanisme meninjau kesiapan PPID dijajaran Provinsi sebelum dimulainya Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.
Abhan : Bawaslu Provinsi Kooperatif Dalam Penilaian
humas
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan sambutan serta apresiasinya kepada jajaran Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual.