Wakil Walikota Bandung Apresiasi Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Bawaslu Kota Bandung

Bandung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung, menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Kota Bandung Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat budaya pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas.

Dalam sambutannya, H. Erwin menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kota Bandung atas penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagai wadah pembinaan masyarakat agar memiliki pemahaman yang baik mengenai kepemiluan dan pentingnya pengawasan bersama. Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

"Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan langkah nyata dalam membangun kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi setiap tahapan pemilu. Dengan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya pengawasan, maka integritas demokrasi akan semakin terjaga," ujarnya.

Kegiatan yang mengusung semangat kolaborasi menuju Pemilu 2029 yang bermartabat tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, komunitas, hingga alumni program pengawasan partisipatif. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta memperoleh materi mengenai kepemiluan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran pemilu, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Sementara itu, Bawaslu Kota Bandung menegaskan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam memperluas jaringan pengawasan berbasis masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader pengawas partisipatif yang mampu menjadi agen edukasi demokrasi di lingkungan masing-masing serta aktif menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat.

Bawaslu Kota Bandung juga berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Dengan semangat kolaborasi tersebut, pengawasan partisipatif diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang berintegritas, berkualitas, dan mencerminkan kedaulatan rakyat.