Lompat ke isi utama

Berita

Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran DPB : Bawaslu Jabar Inisiasi Peningkatan Analisis Data

Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran DPB : Bawaslu Jabar Inisiasi Peningkatan Analisis Data

BANDUNG – Anggota Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyah menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan oleh divisi pengawasan Bawaslu Jabar pada Kamis, 09 Desember 2021 waktu setempat. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Jabar, Abdullah dan Zaki Hilmi.

Pembahasan yang menjadi topik utama pada kegiatan ini adalah Pemutakhiran DPB tahun 2021 yang saat ini berada difase akhir tahun. Selain itu, rapat ini juga membahas program-program yang menjadi persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024

Zaki Hilmi selaku Koordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa saat ini divisi pengawasan sedang sibuk melaksanakan program uji petik.

“Beberapa hal yang menjadi titik fokus perhatian kita, uji petik ini sudah membuahkan hasil, dengan ditemukannya masih banyak data yang bolong-bolong”, ungkap Zaki pada saat memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Pemutakhiran DPB (Kamis, 09/12/21).

 “Kita mengetahui lebih detail bahwa KPU juga memiliki akses yang terbatas ke Disdukcapil. Data BNBA tidak akan diberikan ke KPU, kecuali sinkronisasi data. Bahkan, saat ini akses data yang terbatas ini sudah pada tingkat kecamatan sehingga yang masih bisa kita akses progress hanya di tingkat desa/ kelurahan. Selebihnya kita sederhanakan, perekaman ktp online”, tambahnya.

Zaki juga menyampaikan bahwa Bawaslu Jabar akan inisiasi jajaran pengawas untuk dapat ditingkatkan kapasitas dan kemampuan analisis data. Menurutnya, permasalahan yang muncul saat ini adalah validasi data yang terkendala teknologi itu sendiri.

“Kaitan aspirasi yang berkembang, yakni mempersanjatai kemampuan teknologi dalam analisis data, Bawaslu Jabar akan menginisiasi peningkatan SDM dalam sisi analisis data. Kemarin yang dilakukan divisi pengawasan sangat konvensional dan itu masih efektif, namun kelemahannya  kita tidak bisa mengecek validitas instrument data karena kelemahan teknologi itu sendri. Misalnya, kita tidak bisa melakukan penyandingan data Sidalih yang lintas kecamatan.  Peningkatan penggunaan teknologi ini sedang kita dorong melalui kerjasama dengan ITB. Ini juga menjadi bagian dari peningkatan kapasitas analisis pada penanganan pelanggaran cyber crime”, pungkasnya