Prof. Sri Chairiyah (Guru Besar Ilmu Politik Unpad) : Perlu Konsep Matang Penerapan Ambang Batas

Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah (Guru Besar Ilmu Politik Unpad) menyampaikan pemaparan diskusinya pada agenda Webinar Proyeksi Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bandung, pada Senin, 29 November 2021 waktu setempat.

Ia berfokus pada proyeksi penerapan ambang batas yang perlu dilakukan pertimbangan dan pematangan dalam penerapannya agar tidak menyalahi kedaulatan rakyat sebagai penguasa tertinggi di Indonesia.

Prof. Sri menilai bahwa perlu diskusi lebih mendalam terkait penerapan ambang batas.

“Tantangan ambang batas yang saat ini kita hadapi menyambut Pemilu tahun 2024, banyak sekali partai politik peserta pemilu mayoritas ingin Presidential Threshold dinaikkan”, ungkapnya.

Selain itu dia juga mengungkapkan kekurangan konsep pemilu anggota parlemen saat ini. Menurutnya, seharusnya rakyat diberikan pengetahuan dan informasi yang sangat lengkap terkait calon-calon yang dipilih untuk menjadi wakil rakyat.

“Regulasi kedepannya harus diperbaiki. Seperti informasi seputar calon anggota legislatif. Minimal rakyat harus punya CV atau riwayat hidup si calon, agar rakyat mengenal dan cukup informasi untuk menjatuhkan pilihan kepada calon yang berkualitas”, tambahnya.

Harapannya, agar kebijakan ambang batas ini tidak menjadi ajang untuk polarisasi politik, sehingga rakyat mendapatkan banyak pilihan yang lebih beragam. Namun apabila ambang batas dihapuskan secara total, juga bukan merupakan suatu solusi konkrit menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan kredibel.

“Ambang batas ini nantinya akan menjadikan polarisasi politik, sehingga persentasenya perlu dirubah atau diturunkan, agar terbentuk lebih dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun menghapus PT juga bukan sebuah alternatif karena akan membludak orang-orang mencalonkan diri, dan tidak benar-benar tersaring calon-calon berkualitas”, pungkasnya.