KICK OFF SKPP 2021
|
BANDUNG – Selasa, 15 Juni 2021 Bawaslu RI menggelar kegiatan peresmian dibukanya kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu RI Tahun 2021. Kegiatan ini digelar melalui virtual meeting dan dihadiri oleh seluruh jajaran Bawaslu se-Indonesia.
Anggota Bawaslu RI M. Afifuddin dalam pembukaan (kick off) SKPP 2021:
“SKPP ini penerjemahan dari hubbul wathon minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman). Kalau di zaman penjajahan, syair ini sudah menggungah untuk bersatu melawan penjajah”, ungkapnya
“Bagi Bawaslu, syair ini adalah adaptasi bagaimana cara mencintai Republik ini. Bawaslu senantiasi menumbuhkan bibit-bibit Kader Pengawas dan membumikan nilai-nilai pengawasan ke sebanyak-banyaknya Kader Pengawas pemilu”, tambahnya
“Ngomong pemilu tak hanya ngomong tugas Bawaslu, tugas KPU, tugas pemda, tugas anggota dewan. Tapi ngomongin pemilu adalah bagaimana semua bergerak melakukan kaderisasai pengawas pemilu dan melakukan pendidikan politik”, tegas Afif dalam kegiatan tersebut.
Selain Afif, Ratna Dewi Pettalolo juga memberikan arahan dan sambutannya dalam menghadapi kegiatan SKPP yang akan berlangsung bulan Juli mendatang serentak diseluruh Indonesia.
“Kita semua mengambil peran, ikut menjadi bagian penting yang memastikan bahwa proses demokrasi yang kita cintai berjalan seperti harapan kita bersama”, jelas Ratna.
“Kita yang menentukan wakil rakyat yang akan merumuskan kebijakan dalam UU dan perda yang tujuannya melindungi hak asasi kita. Sehingga tidak ada peraturan yang dibuat tidak ada aturan yang nanti dibuat tidak berpihak pada kepentingan kita semua” tambahnya.
Pemilu yang baik, berkualitas adalah pemilu yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tidak sekadar menghitung partisipasi (kehadiran di TPS). Tapi kita pastikan proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, tanpa intimidasi. Pemilu yang lahir dari proses transaksi jual beli suara sudah bisa dipastikan akan melahirkan pemerintahan yang koruptif. Tidak sedikit kepala daerah yang lahir dari politik uang, ujung-ujungnya menjadi OTT (tersangka korupsi).
“Membangun kualitas negara, dan pemerintahan melalui kualitas pemilu itu membutukan biaya yang tdk sedikit. Makanya kita harus memastikan proses ini baik”tambahnya
Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sambutan dan arahan pembukaan (Kick Off) SKPP 2021:
“SKPP adalah salah satu program prioritas nasional (RPJMN). Program ini penting, sejalan dengan kebijakan Mendagri yang meminta pemda untuk melakukan pendidikan politik masyarakat” ungkap Abhan.
Kualitas demokrasi ditentukan tingkat partisipasi masyarakat. Tak hanya berarti hadir saat pemungutan tapi bagaimana mengawal pemilu agar jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah.
“Kader Pengawas bisa menyebarkan virus-virus pengawasan. Misalnya soal lararngan politik uang dan ujaran kebencian. Memerangi politik uang harus didukung masyarakat. Politik uang merusak demokrasi. UU sudah cukup mengatur dengan tegas soal larangan politik uang” tegasnya.
“Kader Pengawas partisipatif inilah yang bisa mendorong bersama masyarakat agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil”, pungakasnya.
