Sosialisasi Reformasi Birokrasi : Bawaslu Kota Bandung Junjung Tinggi Penerapan Good Government

BANDUNG – Bawaslu Kota Bandung menghadiri Undangan Rapat Daring Sosialisasi Reformasi Birokrasi Berdasarkan Penilaian Evaluasi Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada Rabu, 17 Juni 2020 melalui daring. Rapat ini diikuti oleh Ketua Bawaslu Kota Bandung Zacky M Zam-Zam, Kordiv SDM Fereddy dan Korsek Maulana Fatahudin. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Rahman Mansyur, Kasubbag Tata Usaha dan Tata Laksana Bawaslu RI. Giat juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan dan Kepala Sekretariat, Eliazar Barus.

Sebagai pengantar pada kegiatan rapat ini, Eliazar Barus menilai terdapat beberapa indokator utama dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Menurutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat selalu melakukan insiasi dalam meningkatkan peforma Reformasi Birokrasi.

“Banyak hal yang telah diinisiasi oleh Bawaslu Prov. Jawa Barat dalam meningkatkan performa Reformasi Birokrasi seperti dalam pengelolaan keuangan, penanganan pelanggaran dan juga dalam hal metode pencegahan dan pengawasan”, jelas Eliazar.

“Bawaslu Prov. Jawa Barat juga menjadi Bawaslu Provinsi yang pertama menerapkan proses pembayaran honorarium secara transfer, hingga jajaran Pengawas TPS. Selain itu, menjadi yang pertama juga menerapkan transfer menggunakan Mandiri Cash Management (MCM) hingga jajaran Panwascam untuk mendistribusikan anggaran”, tambahnya.

Eliazar mengungkapkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat selalu mendapatkan penghargaan karena transparan dalam proses penanganan pelanggaran.

“Dalam hal penanganan pelanggaran, sejak tahun 2014 Bawaslu Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Kapolri, hal ini karenakan transparansi dalam proses penanganan pelanggaran, publik dapat melihat tahapan prosesnya secara online”, tuturnya.

Senada dengan Eliazar, Kasubbag Tata Usaha dan Tata Laksana Bawaslu RI Rahman Mansyur, mengapresiasi kinerja positif yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

“Saya mengapresiasi kinerja Bawaslu Provinsi Jabar. Dalam berbagai kesempatan, saya juga selalu menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya. Sehingga Bawaslu Jabar dapat terus meningkatkan performa Reformasi Birokrasi”, tutur Rahman.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan turut menyampaikan beberapa hal terkait progres yang sudah dilaksanakan dan inisiasi yang akan direalisasikan untuk meningkatkan performa Reformasi Birokrasi.

“Bawaslu Provinsi Jawa Barat merintis gagasan, yakni sebelum penilaian dilakukan oleh Kemenpan RB, kita akan melakukan assesment awal antara ZI dan RB kepada Bawaslu Kab/Kota. Pada assesment awal tersebut, terdapat varian analisis di dalam indikator utamanya. Salah satu tujuannya dilakukan ini, agar Bawaslu Jabar mengetahui progres pelaksanaan RB di Bawaslu Kab/Kota”, tutur Abdullah.

Abdullah menilai perlu adanya persiapan-persiapan dalam internal jajaran Bawaslu Kab/Kota agar siap menghadapi pemeriksaan dan melaksanakan inisiasi.

“Tujuan selanjutnya adalah, apabila ada assesment dari Kemenpan RB ataupun Pengawas Internal Bawaslu RI, menjadikan kita sebagai bahan pemeriksaan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama Kab/Kota sudah siap menghadapinya. Harapannya selanjutnya, minimalnya dalam 5 tahun ini terdapat progres positif dari pelaksanaan ketatalaksanaan lembaga”, pungkas pria yang kerap disapa Bang Dul.

Sebagai penutup kegiatan, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Bara Eliazar Barus menyampaikan inisiasi yang akan di realisasikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

“Bawaslu Prov. Jawa Barat sudah menginisiasi dengan membangun kerjasama dengan ICW untuk melaksanakan akademi anti korupsi, yang selanjutnya akan mengikutsertakan keterwakilan dari Kab/Kota untuk mengikuti akademi anti korupsi tersebut dalam hal pelaksanaan organisasi kelembagaan, pengelolaan keuangan dan anggaran serta pengadaan barang dan jasa”, pungkas Eliazar. (MI)