Seminar Teknis Keuangan : Transparan Harus Disertai Dengan Akuntabel

KPU Kota Bandung menggelar Seminar Teknis Keuangan yang membahas isu seputar Pengelolaan Keuangan yang efisien dan efektif serta bertanggungjawab. Kegiatan ini diselenggarakan di Fox Metro Hotel, Kota Bandung (Kamis, 02/12/2021) waktu setempat.

Pada pembahasan kali ini, BPKP memberikan masukan serta pemahaman kepada peserta yang hadir. Ia menjelaskan mekanisme audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Nanti akan ada Audit oleh BPK RI, dimana KPU Kota Bandung dalam hal menyambut Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 mendatang akan mengelola keuangan dari 2 sumber, yakni APBN dan APBD”, ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa perlunya keseriusan dari instansi penyelenggara pemilu dalam hal pengelolaan keuangan atau anggaran pemilu dan pemilihan serentak nanti, pasalnya anggaran yang akan dikelola adalah dalam jumlah yang sangat besar.

“Ditambah lagi nanti Pemilu dan Pemilihan akan serentak di Tahun 2024. Nanti pasti akan merasakan proses tahapan yang saling beririsan antar Pemilu dengan Pemilihan. Jadi perlu keseriusan yang lebih dari kita jajaran penyelenggara pemilu dalam mengelola anggaran besar”, tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa mewujudkan asas transparansi harus bersama-sama dengan mewujudkan asas akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

“Kami di BPKP dan di Inspektorat Daerah selalu mengatakan bahwa transparansi itu harus akuntabel. Yaitu dapat dipertanggunggjawabkan. Hal-hal yang bersifat Formil dan Materil harus bisa dipertanggungjawabkan dimata hukum”, ungkapnya.

Ia kemudian menggambarkan apabila kemudian hari terjadi permasalahan-permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan.

“Jika nanti akan menghadapi permasalahan hukum atau sampai masuk ranah hukum, maka yang akan diperiksa adalah kebenaran formil dan materilnya. Sehingga ini perlu diperhatikan terpenuhinya syarat formil materil”, jelasnya.