Langkah Baru Penguatan SDM! PPPK Bawaslu Kota Bandung Tuntaskan Orientasi Tahun 2026

Bandung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung mengikuti kegiatan Penutupan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian orientasi yang telah diikuti oleh seluruh PPPK di lingkungan Bawaslu se-Jawa Barat sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN). Seluruh peserta dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh tahapan orientasi.

Bertempat di Kantor Bawaslu Kota Bandung, para PPPK Tahun 2025 mengikuti prosesi penutupan secara daring dengan penuh antusias. Kegiatan ini merupakan momentum untuk mempertegas komitmen seluruh ASN PPPK dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja kelembagaan.

Selama pelaksanaan orientasi, para peserta memperoleh berbagai materi yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, etika instansi, tata kelola organisasi, budaya kerja, serta penguatan kompetensi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Pembelajaran tersebut diharapkan menjadi bekal bagi PPPK dalam menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas. Bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama orientasi diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi.

Dengan berakhirnya Orientasi PPPK Tahun 2026, Bawaslu Kota Bandung optimistis seluruh PPPK dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta menjadi bagian dari penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengawasan pemilu dan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.