Bawaslu Upayakan Minimalisir Kompleksitas Yang Terjadi Menjelang Tahapan Pemilu 2024

Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandung bertolak menuju sekretariat DPC PDIP Kota Bandung pada Rabu, 23 Maret 2022 waktu setempat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalin komunikasi dan konsolidasi dengan parpol peserta pemilu dan pemilihan mendatang.

Ketua DPC PDIP Kota Bandung menyambut baik kegiatan kunjungan kerja yang diselenggarakan pada hari ini, mengingat tahapan awal Pemilu 2024 akan segera dimulai.

“Terimakasih kami ucapkan kepada Bawaslu Kota Bandung atas kehadirannya dan mohon maaf tidak dapat menghadirkan seluruh pengurus karena satu dan lain hal. Kami menyambut baik maksud bawaslu dalam bentuk silaturahmi dan solidaritas menyambut pemilu dan pemilihan”, jelas Ketua DPC PDIP Kota Bandung pada saat membuka kegiatan.

Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zacky M Zam Zam menyampaikan bahwa saat ini Bawaslu sedang fokus melakukan upaya pencegahan sedini mungkin, untuk meminimalisir kompleksitas yang terjadi pada saat tahapan dimulai.

“Karena saat ini sudah ditetapkannya Pemilu dan Pemilihan 2024, dari segi waktu, kedua agenda tersebut akan beririsan satu sama lain. Sehingga kami menyelenggarakan agenda ini lebih awal, agar meminimalisir kompleksitas yang terjadi pada tahapan mendatang”, ungkapnya

Zacky juga menambahkan bahwa penting sekali Bawaslu melakukan berbagai upaya demi mewujudkan iklim demokrasi yang damai menjelang tahapan pemilu dan pemilihan.

“Kami berupaya menciptakan iklim demokrasi yang sejuk dan damai dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan nanti. Komunikasi lebih awal ini merupakan salah satu upaya pencegahan”, tambahnya.

Pada kesempatan ini, Bawaslu juga membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung masukan, kritik dan saran. Beberapa masukan yang disampaikan PDIP Kota Bandung agar memperhatikan kualitas SDM jajaran adhoc, agar tidak ada perbedaan perlakuan dan adil pada semua peserta pemilu.

Kedepan, Bawaslu dan parpol peserta pemilu akan lebih intens menjalin komunikasi dan konsolidasi agar meminimalisir adanya miss komunikasi dan hal-hal yang berpotensi melanggar asas pemilu.