Diskusi Pojok Pengawasan, Bawaslu Jawa Barat Tekankan Pengawasan Partisipatif Melalui Inovasi Digital

Bandung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen untuk menjaga eksistensi kelembagaan di masa non-tahapan pemilu melalui optimalisasi pengawasan partisipatif dan inovasi digital. Dalam diskusi daring Pojok Pengawasan Sesi II pada Rabu (11/2/2026), jajaran Bawaslu diinstruksikan untuk tetap produktif dan menginisiasi kegiatan yang melibatkan masyarakat meski menghadapi keterbatasan dukungan anggaran.

Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam, menekankan bahwa penyelenggara pemilu harus tetap bekerja secara konsisten untuk mempertahankan kepercayaan publik di luar masa tahapan. Ia mengapresiasi upaya optimal jajaran yang tetap melakukan kerja-kerja kelembagaan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran.

"Pimpinan kita di Bawaslu RI concern, kita tidak kekurangan instruksi, dan kita mengejawantahkan visi misi, tidak kekurangan bahan melakukan kerja kelembagaan yang minimalis," ujar Zacky.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Hj. Nuryamah, memberikan instruksi khusus agar Posko Aduan Masyarakat dan aplikasi SIWASDATIF tidak sekadar menjadi "pemanis" atau pajangan semata. Ia mematok target minimal 50 laporan dari posko aduan masyarakat dan pelaksanaan uji petik sebanyak 200 sampel per bulan sebagai bentuk nyata pengawasan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB). Selain itu, persiapan program "Ngabuburit Pengawasan" yang berbasis sosiokultur dan religi akan dimulai secara maraton selama 15 hari sejak 23 Februari mendatang.

Dari sisi kesekretariatan, Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Widodo Wuryanto, mengingatkan agar setiap kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dikonsolidasikan melalui mekanisme pleno guna memastikan perencanaan yang terstruktur. Inovasi dari setiap staf dibutuhkan untuk mem-backup kegiatan divisi, terutama dalam memetakan pengawasan berbasis risiko di tengah keterbatasan finansial.